Aksi Mitigasi - Appslaut

Rincian Pemetaan Potensi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada Ekosistem Padang Lamun (daftar bersifat indikatif dan terbuka)

No	Nama Program atau Deskripsi Singkat	Objektif Aksi Mitigasi	Sumber Emisi Terkait	Target Kuantitatif	Indikator Progress	Aksi Mitigasi Sektor Kelautan dan Perikanan, Sub Sektor Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (Padang Lamun)
No	Nama Program atau Deskripsi Singkat	Objektif Aksi Mitigasi	Sumber Emisi Terkait	Target Kuantitatif	Indikator Progress	Cakupan Geografis	Penyelarasan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Sektoral¹⁰⁰	Skema Nilai Ekonomi Karbon (Perdagangan Karbon)
1.1	Penetapan kawasan konservasi laut beserta dengan pengelolaan berkelanjutan pada berupa penambahan kawasan konservasi seluas 32,5 juta hektar kawasan konservasi di laut pada tahun 2029.	Avoided conversion or degradation	Tidak langsung	32,5 juta hektar pada tahun 2030	Luas area yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi	Nasional; Daerah Provinsi	Sudah	Tidak
1.2	Penetapan beserta dengan penyusunan rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional yang terkait dengan pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan ekosistem karbon biru.	Avoided conversion or degradation	Tidak langsung	17 Lokasi	Jumlah Lokasi yang ditetapkan sebagai KSN	Nasional	Sudah	Tidak
1.3	Penetapan Lokasi pengelolaan ekosistem karbon biru yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	Avoided conversion or degradation	Tidak langsung	36 provinsi pesisir	Jumlah Lokasi yang ditetapkan	Provinsi	Sudah	Tidak
1.4	Penetapan Kawasan Berdampak Konservasi (KBK)/Other effective area-based conservation measures (OECM)	Avoided conversion or degradation	Tidak langsung	9,7 juta hektar	Kawasan yang memiliki potensi OECM	Nasional/Provinsi	Sudah	Tidak
1.5	Peningkatan alokasi Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir (PEP) dalam dokumen perencanaan ruang pada kawasan pemanfaatan umum yang memiliki keberadaan ekosistem padang lamun, mempunyai potensi untuk dikembangkan, maupun dapat direhabilitasi.	Avoided degradation	Tidak langsung	37 provinsi	Jumlah provinsi yang mengalokasikan zona PEP	Nasional; Daerah Provinsi	Sudah	Tidak
2.1	Pelaksanaan konservasi ekosistem padang lamun dan peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan lahan	Avoided degradation; Emission Reduction	SOC, roots, CH₄	-	Jumlah area yang dikonservasi (ha) dan/atau Penurunan emisi dan/atau peningkatan cadangan karbon (CO₂)	Nasional; Daerah Provinsi; Spesifik	Sudah	Ya
2.2	Restorasi ekosistem padang lamun melalui penanaman kembali vegetasi (Penyemaian ulang atau transplantasi)	Carbon Removal/Enhancement of Sink	Biomass + SOC	-	Jumlah area yang direstorasi (ha)	Spesifik Lokasi/Area	Sudah	Ya
2.3	Pembasahan kembali ekosistem pesisir dengan peningkatan konektivitas hidrologi (rewetting/hydrological restoration)	Emission Reduction; Carbon Removal/Enhancement of Sink	CH₄, N₂O, SOC	-	Jumlah area yang diintervensi (ha)	Spesifik Lokasi/Area	Belum	Ya
2.4	Pemulihan sedimen ke lahan basah yang kekurangan sedimen (diverting river sediments, dredged material)	Carbon removal (indirect); Emission Avoidance*	SOC*	-	Jumlah area yang diintervensi (ha)	Spesifik Lokasi/Area	Belum	Tidak (Pendukung)
2.5	Peningkatan kualitas air laut melalui pengurangan masukan nutrisi atau pakan yang berlebih (eutrofikasi) serta implementasi standar limbah untuk kegiatan industri dan pertambakan	Emission Reduction	CH₄, N₂O, nutrien	-	Jumlah area yang diintervensi (ha)	Nasional; Spesifik Lokasi/Area	Sudah	Tidak (Pendukung)
3.1	Pengaturan dan/atau pembatasan aktivitas fisik terhadap kegiatan tertentu (pertambangan terbuka, dumping, reklamasi) yang berdampak pada ekosistem padang lamun melalui larangan pengerukan (dredging) termasuk untuk reklamasi, penetapan no extraction zone pada kawasan pelabuhan dan industri, pembatasan pemasangan jalur pipa atau pelaparan kabel, penetapan jalur kapal, kewajiban pemasangan eco-mooring, dan/atau penetapan standar limbah dan/atau tambak berizin.	Avoided CO₂ degradation (Tidak langsung)	-	-	Jumlah Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang memberikan pengaturan dan/atau pembatasan fisik	Nasional	Belum (secara eksplisit)	Tidak
3.2	Kewajiban pelaporan oleh pemegang izin pemanfaatan ruang laut yang secara spesifik mengatur pelaporan terkait dengan keberadaan ekosistem padang lamun memberikan pengaturan pelaporan	MRV/Enabling	Tidak langsung	-	Jumlah Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang memberikan pengaturan pelaporan	Nasional	Belum	Tidak
3.3	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut melalui pemberian insentif atau disinsentif, penegakan hukum, serta kebijakan pengendalian lainnya terhadap pemanfaatan ruang laut yang merusak ekosistem padang lamun dan/atau penertiban penggunaan lahan ilegal, serta kegiatan perikanan yang menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan (rawl dan drag net)	Avoided degradation; Emission reduction	Tidak langsung	-	Jumlah Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang memberikan pengaturan insentif dan disinsentif	Nasional	Sebagian sudah ditetapkan	Tidak

⁹⁹ Dihimpun dari berbagai sumber. Daftar aksi mitigasi tidak bersifat terbatas. Indikator dikembangkan menyesuaikan dengan decision 1/CP.21.

¹⁰⁰ Aspek ini dinilai dari keberadaan aksi mitigasi dalam dokumen pembangunan atau kebijakan pada tingkat nasional maupun pada kementerian kelautan dan perikanan. Apabila belum terdapat secara eksplisit maka diperlukan analisis dan pembahasan lebih lanjut untuk penyelarasan.

Keterkaitan Rincian Rencana Aksi Mitigasi Ekosistem Padang Lamun terhadap Kategori Aksi Mitigasi (Disesuaikan dengan Logika IPCC AR6)

Kategori Aksi Mitigasi	Fase Intervensi Aksi: Perencanaan *Enabling conditions					Fase Intervensi Aksi: Pelaksanaan					Fase Intervensi Aksi: Pemantauan *Enabling conditions
	Penetapan Kawasan Konservasi	Penetapan dan Penyusunan Rencana Zonasi KSN	Penetapan Lokasi Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru oleh Menteri	Penetapan Lokasi Kawasan Berdampak Konservasi (KBK/OECM)	Alokasi Zona PEP pada kawasan pemanfaatan umum	Pelaksanaan Konservasi Padang Lamun	Restorasi Ekosistem Padang Lamun	Rewetting/Hydrological Restoration	Pemulihan Sedimen Lahan Basah	Peningkatan Kualitas Air Laut	Pengaturan dan/atau Pembatasan Aktivitas Fisik	Kewajiban Pelaporan Pemegang Izin	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Pemberian Insentif dan Disinsentif
	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan	Proyek	Proyek	Proyek	Proyek (Pendukung)	Proyek (Pendukung)	Kebijakan	Kebijakan	Kebijakan
1. Pengurangan Konversi Ekosistem Pesisir (protect)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Mungkin	Mungkin	Mungkin	Tidak	Ya
2. Restorasi Ekosistem Pesisir (restore)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Mungkin	Tidak	Ya
3. Pengurangan Degradasi Ekosistem Pesisir (protect)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Mungkin	Mungkin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4. Peningkatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir (manage)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Mungkin	Mungkin	Mungkin	Ya	Ya	Ya	Ya

Keterkaitan Kategori Aksi Mitigasi dengan Bentuk-bentuk potensi aksi mitigasi

Ya Secara konsisten relevan dan lazim dalam praktik

Mungkin Bergantung konteks biofisik, desain kebijakan, atau skala intervensi

Tidak Secara konseptual tidak bersifat utama atau tidak lazim

Catatan: Klasifikasi Ya/Mungkin/Tidak bersifat indikatif dan disusun berdasarkan pendekatan IPCC AR6 terkait avoided emissions, emission reductions, dan removals pada sektor AFOLU dan ekosistem pesisir. Implementasi aktual dapat bervariasi tergantung kondisi biofisik, tata kelola, dan desain kebijakan.